Muhammad Abu Zahrah

Hukum Syara’

Pengantar

24. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Ghazali, bahwa mengetahui hukum syara’ merupakan buah (inti) dari ilmu fiqh dan ushul fiqh. Sasaran kedua ilmu ini memang mengetahui  hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf meskipun dengan tinjauan yang berbeda. Ushul fiqh meninjau hukum syara’ dari segi metodologi dan sumber-sumbernya, sementara ilmu fiqh meninjau dari segi hasil penggalian hukum syara’, yakni ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa iqtidha’ (tuntutan perintah atau larangan), takhyir (pilihan), maupun berupa wadh’i (sebab akibat). Yang dimaksud dengan ketetapan Allah ialah sifat yang telah diberikan oleh Allah terhadap sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Seperti hukum haram, makruh, wajib, sunnah, mubah, sah, batal, syarat, sebab, halangan (mani’), dan ungkapan-ungkapan lain yang akan dijelaskan pada bab-bab yang akan datang. Kesemuanya itu merupakan objek pembahasan ilmu ushul fiqh.

Yang dimaksud dengan iqthida’ ialah suatu tuntutan, baik tuntutan untuk mengerjakan sesuatu (perintah) atau tuntutan untuk meninggalkannya (larangan). Hukum haram misalnya, merupakan larangan yang pasti, dan hukum wajib menunjukkan perintah yang pasti. Adapun yang dimaksud dengan hukum takhyir ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya, seperti makan, tidur dan pekerjaan-pekerjaan lain yang biasa dikerjakan manusia pada waktu-waktu tertentu, dimana Allah memang memerintahkan perbuatan-perbuatan tersebut, hanya saja tidak memberikan ketentuan waktunya.

Sedang yang dimaksud dengan hukum wadh’i, bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala menghubungkan dua hal yang berkaitan dengan orang-orang mukallaf. Seperti hubungan antara pembagian harta pusaka dengan kematian seseorang, dimana kematian seseorang menjadi sebab berhaknya ahli waris terhadap pemilikan harta pusaka dari orang mati. Atau hubungan antara dua hal, yang satu menjadi syarat bagi terwujudnya yang lain, seperti syarat mengambil air wudhu untuk mengerjakan shalat, atau syarat adanya saksi bagi sahnya pernikahan.

Oleh karena itu hukum syara’ yang berupa iqtidha’ (perintah dan larangan) , dan takhyir (pilihan) disebut hukum taklifi, sedang hukum yang menghubungkan antara dua hal disebut hukum wadh’i. Dengan demikian, hukum syara’ terbagi menjadi dua macam, yaitu : hukum taklifi dan hukum wadhi’i.